“Sedangkan angka kematian Bayi (AKB) pada tahun 2013 sebesar 16,5 per 1000 KH dari target 10 per 1000 KH dengan jumlah bayi meninggal sebanyak 271 bayi. Sementara kasus gizi buruk hingga saat ini ditemukan sebanyak 30 kasus,” kata Bupati Banjarnegara Sutedjo Slamet Utomo saat memberikan sambutan pada acara rapat kerja kesehatan Kabupaten di Aula Hotel Central Rabu (26/3).
Permasalahan kesehatan lainnya adalah penduduk yang menggunakan jamban sehat baru mencapai 39 persen. Selain itu masih ada kejadian penyakit menular seperti DHF, TBC, Chikungunya, Malaria dan AIDS.
“Meningkatnya kejadian penyakit degenerative seperti ketuaan, hypertensi, diabetes, penyakit jantung koroner, katarak dan penyakit keganasan seperti tumor dan kanker juga memerlukan perhatian yang lebih dari jajaran kesehatan dan SKPD terkait,” lanjutnya.
Lebih lanjut Bupati mengatakan kualitas hidup masyarakat ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah lingkungan yang sehat. Disekitar kita masih ditemukan masyarakat yang belum memiliki akses air bersih yang layak serta masih rendahnya pengguna jamban.
“Perlu upaya dan kerjasama yang lebih erat antara sektor kesehatan dan sektor lain untuk mengatasi hal tersebut,” lanjut Sutedjo.
Kepala Dinas Kesehatan Banjarnegara Puji Astuti pada kesempatan tersebut menjelaskan, berdasarkan data www.STBM-INDONESIA.ORG website resmi yang mengakses data STBM di Indonesia, akses penduduk terhadap jamban sehat Banjarnegara pertanggal 8 pebruari 2014 adalah 39,95 persen dari target 75 persen, dan berada diurutan 35 kabupaten kota di Jawa Tengah.
Sedangkan kepemilikan jamban sehat tercatat sejumlah 36,95 persen dari target 75 persen sampai dengan bulan Maret 2014.
“Menurut data yang ada, beberapa desa telah menghentikan buang air sembarangan yaitu Desa Aribaya dan Pejawaran kecamatan Pegentan, Desa Beji dan Pegundungan kecamatan Pejawaran, Desa Sawal Kecamatan Sigaluh, Desa Bandingan dan Masaran Kecamatan Bawang serta Desa Masaran Kecamatan Bawang,” kata Puji Astuti.
Puji menambahkan kendala yang dihadapi dalam peningkatan akses jamban sehat antara lain alasan ekonomi masih menjadi topik utama dimasyarakat ketika di picu untuk stop BABsS, masalah jamban sehat seolah olah hanya menjadi pekerjaan pemerintah melalui Dinas Kesehatan.
“Keterliabatan lintas sektor juga masih sangat minim dalam mengkampanyekan program jamban sehat, Banjarnegara masih kalah dari kabupaten lain,” lanjut Puji.
Program pamsimas yang mestinya menjadi senjata ampuh mengubah perilaku masyarakat hingga saat ini hasilnya belum optimal selain itu masih banyak kolam ikan sebagai tempat pembuangan tinja.
Terkait kendala penurunan AKI-AKB 2013 Puji menjelaskan, adanya faktor resiko dan kesehatan ibu yang kurang baik misalnya persalinan muda, KEK, anemia dan penyakit lain, serta keterlambatan dalam pengambilan keputusan ditingkat keluarga pada saat membutuhkan pertolongan segera.
Faktor lainnya adalah kurangnya kepatuhan pasien dalam menjalankan advis petugas periksa rutin, kontrol, pulang paksa dari perawatan kesehatan dan belum tercukupinjya SDM terlatih serta kompeten dalam penatalaksanaan kasus dan deteksi dini.
“Kendala lainnya adalah belum tercukupinya sarana dan prasarana baik ditingkat pelayanan dasar maupun rujukan, selain itu AKI dan AKB belum menjadi masalah global,” lanjut Puji.
Untuk upaya penurunan AKI AKB pada tahun 2014 akan diadakan berbagai kegiatan antara lain kelas ibu hamil, sosialisasi deteksi resiko bagi kader kesehatan, pemantapan kemitraan dukun dan bidan, sosialisasi dan pemantapan P4K bagi BDD pertemuan penatalaksanaan BBL sesuai standart dan pelayanan balita sesuai standart.
Wakil Bupati Banjarnegara Hadi Supeno saat memberikan materi menekankan kepada camat dan SKPD sepakat untuk memberikan cakupan layanan air bersih pada akhir 2014 ini hingga 60 persen serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat melalui regulasi yang mereka buat dan sepakati sendiri.
“Lomba kecamatan sehat pada peringatan hari jadi Banjarnegara juga bisa menjadi salah satu solusi Banjarnegara sehat, cakupan jamban sehat pada akhir 2014 juga diharapkan mencapai 50 persen,” kata Hadi Supeno.
Aksi revitalisasi posyandu dan memastikan semua posyandu pada akhir tahun 2014 minimal berstrata madya.”Kita juga perlu memberikan reward dari masyarakat kepada kader kesehatan yang diatur oleh masing-masing desa,” lanjut Hadi.
Adanya penyadaran bersama untuk menurunkan AKI-AKB, camat bersama sektor terkait diharapkan segera menyusun aksi guna menindaklanjuti hasil rapat kerja kesehatan kabupaten yang dipaparkan saat Rakerkeskab hari ini.
