Sosialisasi dilaksanakan sebab mulai tanggal 1 Januari 2014, Pemkab Banjarnegara akan mengelola langsung PBB sector P2. Perubahan ini akan mengalihkan tanggung jawab pemungutan pajak yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Kantor Pajak Pratama Purbalingga kepada Pemkab Banjarnegara.. Secara resmi pencananganya dilakukan oleh Wakil Bupati Drs. Hadi Supeno, M. Si., di halaman kantor DPPKAD.
Hadi mengingatkan, dengan adanya pengalihan pajak ini diperkirakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sector PBB pada masa-masa awal akan mengalami penurunan pendapatan. Hal ini dikarenakan pemkab, sambungnya, tidak lagi menerima bagian dari Pusat dan juga subsidi hasil pajak dari daerah yang perolehannya tinggi. Oleh karena itu, lanjutnya, pengelola harus melakukan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan dari sector ini diantaranya adalah pemetaan kembali potensi pajak.
“Sejumlah wilayah di Banjarnegara sekarang ini telah mengalami perubahan kesejahteraan yang cukup menggembirakan. Misalnya untuk desa Petambakan, Sokanandi, dan Bawang. Diperkirakan PBB untuk ketiga wilayah tersebut akan ada kenaikan.
Pemerintah, lanjutnya, mengharapkan dukungan dari masyarakat terhadap perubahan mekanisme pengelolaan pajak. Pemerintah, sambungnya, juga meminta maaf, bila terkait pemetaan obyek pajak nanti akan terjadi perubahan klas tanah yang melahirkan peningkatan nilai pajak. Sedangkan kepada SKPD pengguna keuangan daerah, lanjutnya, Hadi meminta pengertiannya untuk bekerja lebih efisien dan menghindari pemborosan.
Sebab, anggaran dari PAD berasal dari dana yang kita gali dan cari sendiri.“Harapan saya dengan adanya pengalihan pajak ini, PAD naik dan belanja public juga ikut naik” katanya.Kepala Kantor DPPKAD, Drs. Indarto, M. Si., mengatakan pengalihan PBB Sektor P2 ini merupakan amanat Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana semua pemerintah Kabupaten/Kota harus mampu melaksanakan pengelolaan pajak tersebut secara mandiri.“Sementara untuk PBB sector pertambangan, perkebunan, dan perhutanan, sambungnya, masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat” katanya.
Sedangkan untuk memenuhi kewajiban dari pengalihan pajak tersebut, lanjutnya, DPPKAD melakukan kerjasama dengan sejumlah lembaga diantaranya Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN), UNDIP, dan Kantor Pajak Pratama Purbalingga dalam rangka mempersiapkan SDM pengelola. Selain itu, lanjutnya, kita juga membangun Gedung baru lantai tiga lengkap yang khusus menangani pelayanan pajak.“Di gedung baru akan melayani semua pembayaran pajak daerah seperti pajak restoran, pajak reklame, dan seterusnya, termasuk pembayaran PBB sector P2” katanya.
Sebagai konsekuensi dari pengalihan, lanjutnya, DPPKAD berupaya untuk mengoptimalkan potensi sumber pajak yang ada. Peluang ini masih terbuka sebab selama ini, lanjutnya, banyak sector pajak yang belum tergali maksimal. Sebagai contoh, sambungnya, penerapan pajak bumi dan bangunan selama ini baru untuk tanahnya namun bangunannya belum.
Total pendapatan APBD pada tahun 2013, lanjutnya, sebesar Rp 1.241.180.983.000;- PAD yang diperoleh sebesar Rp 88.557.495.000;- Pada tahun 2014 saat dimulainya pengalihan pengelolaan PBB, lanjutnya, total pendapatan APBD di tahun 2014 dipatok sebesar Rp 1.234.521.571.000;- Dari target sebesar itu, sambungnya, pendapatan PAD ditarget sebesar Rp 103.502.350.000;-“Dari data di atas bisa dilihat sumbangan PAD terhadap pendapatan APBD mengalami peningkatan dari 7,134% di tahun 2013, ditargetkan meningkat di tahun 2014 menjadi 8,350%” katanya.
